Rumah Bolon Simalungun di Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun (foto : Andre Prayogo)

Satu kepastian membaca peta politik di Kabupaten Simalungun adalah ia tidak bisa diukur dari sekadar melihat kandidat dari fragmentasi etnis, agama, ras dan golongan. Ia harus terkombinasi ideal dengan popularitas, aksepsibilitas (tingkat penerimaan masyarakat) dan elektabilitas (tingkat ketertarikan masyarakat). Modal sosial, personal brand dan isu sangatlah penting, sebelum Ia memaparkan visi, misi dan programnya.

Narasi ini dimulai sejak keran pilkada langsung dibuka pertama kali pada banyak wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Simalungun pada tahun 2005. Sejak pasangan Zulkarnain Damanik (Simalungun/Islam) dan Pardamean Siregar (Batak/Kristen) memenangkan pertarungan melawan calon Petahana John Hugo Silalahi (Toba/Katolik)-Iskandar Sinaga (Simalungun/Islam) menunjukkan betapa politik identitas bukan referensi tunggal dalam suksesi kepemimpinan di Simalungun yang waktu itu sangat dekat dengan politik kristen.

Pun waktu itu, kandidat lainnya yang merupakan warga jemaat gereja terbesar di Kabupaten Simalungun Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) yaitu Yan Santoso Purba, yang juga keponakan mantan Bupati Simalungun Rajamin Purba juga harus mengakui kekalahan.

Artinya sejak awal, pilkada langsung di Kabupaten Simalungun memang terkonstruksi tidak menonjolkan fragmentasi suku dan agama menjadi identitas tunggal. Tapi kemampuan kandidat mengkapitalisasi isu dan pembeda dari kandidat penantang yang paling kuat yang dalam hal ini adalah petahana.

Pada Pilkada tahun 2010 yang diikuti 5 (lima) calon, Zulkarnain Damanik maju kembali menjadi kandidat pemilihan Bupati Simalungun dan berpasangan dengan Marsiman Saragih (Simalungun/Kristen). Membawa tagline “Karomah” dalam setiap kampanyenya, pasangan ini harus mengakui kemenangan JR Saragih (Simalungun/Kristen)-Nuriaty Damanik (Simalungun/Islam) yang mencitrakan sebagai pembeda dari pemerintahan korup Bupati Zulkarnain Damanik.

Lebih lagi, waktu itu, isu JR Saragih yang menyebutkan seorang purnawirawan kolonel TNI dan diisukan pernah menjadi bagian dari personal elite Pasukan Pengamanan Presiden (Paspamres) membuat ia dengan mudah mendapat simpati publik. Pun kisah heroik yang mengatakan JR Saragih pernah menjadi tukang semir, kernet bis dan montir bis membuat ia dengan mudah mengkapitalisasi isu bahwa dirinya seorang pejuang.

Narasi yang sama pula, yang ia tonjolkan kala maju kembali untuk kedua kalinya di Pilkada tahun 2015. Narasi tentang bahwa dirinya adalah cucu dari Raja Raya Tuan Rondahaim Saragih membuatnya terkonstruksi menjadi tokoh yang sempurna layak dipilih kembali oleh masyarakat Simalungun. Tak sia-sia, pada waktu itu, bersama wakilnya Amran Sinaga (Simalungun/Islam), JR Saragih berhasil memenangi Pilkada Simalungun dengan perolehan 34,69% suara. Mengalahkan 4 (empat) kandidat penantang lainnya.

***

Proses tahapan Pilkada Simalungun 2020 akan dimulai pada September 2019 nanti. Dipastikan pula, bahwa tahun depan, masyarakat Simalungun akan mendapatkan bupati baru, sebab calon petahana tidak bisa bertarung kembali karena telah memimpin dua periode.

Persoalannya saat ini adalah bagaimana kandidat bupati selanjutnya mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat yang mulai pesimis akan suksesi kepemimpinan kedepannya. Pun harus diakui, kepemimpinan JR Saragih dalam pelayanan dan pengelolaan birokrasi sangat buruk.

Misalnya : Ruang Lingkup Dinas Kesehatan Simalungun yang di OTT oleh Siber Pungli pada 7 Juli 2017 lalu. Pelaksana Tugas Bappeda Simalungun, Jan Waner Saragih yang menjadi tersangka korupsi Pesta Danau Toba pada 5 Juni 2017 lalu. Pun dugaan korupsi Oknum pejabat di Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Simalungun yang diduga memperoleh uang 200 juta dari pengadaan fingerprint yang juga layak ditelusuri lebih jauh lagi.

Hal paling parah tentunya, terkait penilaian BPK atas laporan keuangan Pemkab Simalungun 2017 adalah disclamer atau TMP (Tidak memberikan pendapat). Betapa tidak, beberapa program Pemkab untuk APBD 2017 digunakan sangat politis, misalnya pembiyaan kalender 2018 sebesar Rp.2,6 Miliar

Pun pada perubahan APBD 2018, defisit anggaran Kabupaten Simalungun adalah 166 Miliyar. Karena beberapa program yang tidak urgen seperti program pendidikan politik masyarakat sebesar Rp. 8,2 miliar dan anggaran deks Pilkada sebesar Rp 1 miliar. Hal ini patut dipertanyakan, apalagi pada tahun 2018, JR Saragih running untuk bakal calon gubernur Sumatera Utara. Tentu hal ini perlu ditelisik lebih dalam lagi demi transparansi di Simalungun.

Sebab, hal ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, apalagi pada januari 2019 lalu. Pemkab Simalungun memberhentikan ribuan tenaga honor. Sebelumnya, gaji honor di Simalungun dipotong 50% dari Rp 2 juta menjadi Rp 1 juta. Kondisi ini tentu cukup melihat bagaimana kondisi pemerintahan Simalungun dalam pengelolaan birokrasi sangat buruk dan korup.

***

Satu hal yang harus dipahami untuk Pilkada Simalungun tahun depan, kita membutuhkan sosok yang benar-benar memiliki ahap (perasaan). Pun memiliki komitmen yang tinggi terhadap kesejahteraan, bukan bupati yang suka melakukan klaim dan berbohong yang mengaku purnawirawan kolonel ternyata purnawirawan kapten.

Bukan bupati yang tersangka pemalsuan legalisir ijasah SMA untuk kepentingan Pilgubsu 2018 dan bukan pula bupati berbiaya makan 25 juta perharinya. Simalungun pula butuh pemimpin yang memiliki jiwa membangun dan mensejahterakan masyarakat Simalungun. Terlepas apapun suku, agama dan kepercayaannya asal memiliki ahap Simalungun yaitu berbahasa, berkepribadian dan memahami arti pentingnya hidup dari air dan tanah Simalungun dalam rangka membumikan politik kebajikan di tanah Haboranon Do Bona.

Anwar Saragih, Penulis adalah Dosen Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (USU)