JAKRTA – Politikus PDI Perjuangan Agustina Wilujeng Pramestuti menampik tudingan calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno yang menyebut belum optimalnya infrastruktur pertanian di Indonesia serta masih dilakukannya impor pangan.

Menurut Agustina, persoalan impor pangan tidak dapat dipandang ringan dan berdasarkan keputusan sepihak saja. Menurutnya, masalah pangan di Indonesia tak hanya menjadi tanggungjawab satu kementerian, namun diurus secara bersinergi antar kementerian maupun lembaga pemerintah.

“Peningkatan produksi pertanian ditangani oleh Kementerian Pertanian dan pasokan diurus Kementerian Perdagangan. Sinergi kedua lembaga ini yang akan menentukan perlu impor atau tidak,” ujar Agustina.

Agustina menjelaskan, sejauh ini program pembangunan produksi pertanian yang digeber pemerintahan Jokowi telah tepat menyasar tujuannya. Misalnya, optimalisasi kucuran anggaran pertanian sebesar Rp 1,9 triliun untuk mendorong peningkatan komoditas produksi.

“Apakah pembangunan pertanian yang disiapkan pemerintah Rp 1,9 triliun akan berpengaruh terhadap peningkatan produksi? Jawabannya tentu saja,” ucap Agustina yang juga anggota Komisi IV DPR RI.

Bentuk lainnya agar menunjang peningkatan produksi, menurut Agustina, melalui pemanfaatan 400 ribu hektare rawa yang diubah menjadi lahan pertanian.

“Jika produktivitas pertanian naik, maka kesejahteraan petani pelaku akan meningkat. Bahkan petani yang tidak terkait dengan itu juga ikut berdampak pengaruhnya,” kata dia.

Anggota Fraksi PDIP ini menilai, sejauh ini, petani banyak mendapatkan akses kemudahan, mulai dari proses menanam, irigasi, pembelian benih dan pupuk, hingga jaminan panen.

“Kita berharap rehabilitasi irigasi tersier terus semakin meningkat di seluruh lahan pertanian. Terutama di sentra produksi,” ujar Agustina.

Sebelumnya, pada Selasa lalu (4/12/2018), saat Sandiaga berkampanye dengan bertemu kelompok tani di Lamongan, Jawa Timur, menyoroti kondisi infrastruktur pertanian, salah satunya irigasi, yang masih belum baik.

Sandiaga juga menyinggung mengenai masih terjadinya kebijakan impor pangan padahal Indonesia adalah negara agraris.(wayar.id/pal)

 

Foto: internet