MEDAN – Paguyuban Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Sumut menyampaikan sikap tegas, meminta Pemerintah Indonesia segera menutup PT Toba Pulp Lestari. Hal ini menyambut pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk menarik kembali konsesi perusahaan yang ada di sekitar danau Toba seluas 145.000 hektar.

Perusahaan yang memiliki konsesi di kawasan Danau Toba adalah Toba Pulp Lestari. Pernyataan tersebut diungkapkan Joko Widodo saat meninjau lahan pertanian bawang putih di Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Rabu (31/7).

PA GMNI juga sepakat dengan pernyataan Menko Maritim, Luhut Panjaitan, pada suatu kesempatan, bahwa konsesi TPL akan terus dikurangi secara bertahap.

Salah seorang pengurus Paguyuban, yang juga Anggota Dewan Pakar PA GMNI Pusat, Prof. Hiras Tobing, menyampaikan, perusahaan ini sudah terlalu lama merusak lingkungan dan budaya di kawasan Danau Toba dan Tapanuli, termasuk menindas sektor kehiduan rakyat banyak, oleh karena itu sudah saatnya untuk dihentikan.

Beliau juga menambahkan, bahwa kultur setempat yang gotong royong, berdamai dengan alam, telah diganggu oleh hadirnya perusahaan yang memiliki konsesi seluas 188,000 hektar ini. Senada dengan Profesor Hiras, Drs. Dirja Sebayang menyampaikan pengalamannya sejak tahun 70-an sebagai pecinta alam sudah menyaksikan secara langsung bagaimana perubahan dari satu dekade ke dekade berikutnya, kondisi hutan dan danau toba semakin hancur karena ulah penebangan hutan yang dilakukan oleh TPL.

Saurlin Siagian, salah seorang pengurus Paguyuban menyampaikan bahwa perusahaan ini sejak awal sudah keliru karena berada di hulu sungai Asahan. Hutan dikawasan Tapanuli yang sangat bagus telah habis ditebang dalam tigapuluh tahun terakhir. Pemerhati lingkungan ini menambahkan bahwa ekosistem air danau toba sangat tergantung kelestarian hutan disekitarnya, sementara Danau Toba dikelilingi oleh konsesi TPL, yang merusak ekosistem airnya.

Kordinator Paguyuban, Maranata Tarigan, menyambut baik penetapan kawasan Danau Toba sebagai kawasan strategis prioritas wisata nasional, namun menyanyangkan bahwa perusak lingkungan utamanya TPL belum dikoreksi oleh pemerintah Pusat. Seharusnya perusahaan ini ditutup untuk melancarkan agenda nasional Jokowi, menjadikan kawasan danau Toba sebagai destinasi wisata prioritas.

Pertemuan dihadiri oleh para pengurus dan dewan pakar Paguyuban Alumni GMNI antara lain Aspipin Sinulingga, bidang Pemberdayaan Sumberdaya Manusia, Reinhard Hutapea, bidang Ideologi, Dirja Sebayang, Ramos Sihombing, Fencen Harefa, Saurlin Sigian, Maranata Tarigan, Ria Manullang, Randika Perangin Angin, dan PLT Ketua DPD PNI, Drs. Karna Nanden.(wayar.id/kontr)